Ramadhan dalam Ilusi Kesejahteraan: Tantangan IPNU–IPPNU Jepara

Oleh : Rifka Nafilatun Nafichah
(Direktur Lembaga Pers dan Penerbitan PC IPPNU Jepara)

Ramadhan sejatinya hadir sebagai ruang spiritual penuh cinta dan kehangatan. Namun di tengah carut-marut realitas sosial hari ini, kehangatan Ramadhan terasa seperti halusinasi di tengah perut yang lapar. Spirit ibadah berjumpa dengan kenyataan hidup yang belum sepenuhnya adil.

Persoalan ini tidak bisa dilepaskan dari problem Hak Asasi Manusia (HAM) yang hingga kini belum benar-benar tuntas. Secara konseptual, HAM terbagi ke dalam dua kelompok besar. Pertama, Hak Sipil dan Politik, yang mencakup hak untuk hidup, bebas dari penyiksaan dan perbudakan, hak atas privasi, kebebasan bergerak, berpendapat, berserikat, serta jaminan peradilan yang adil. Kedua, Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya, yang meliputi hak atas pekerjaan, upah yang layak, jaminan sosial, kesehatan, tempat tinggal, pendidikan, hingga partisipasi dalam kebudayaan. (Universal Declaration of Human Rights (UDHR) dan UU No. 39 Tahun 1999)

Namun raamdhan kali ini kita dihadapkan pada situasi di mana polisi kita membunuh, hakim kita dibayar, dewan kita berunding tapi lupa bersuara adil. Sementara itu, ada rakyat yang menunggu keadilan di dalam negara yang sibuk berdalih belaka ini. Ramadhan kali ini seharusnya menjadi momentum refleksi sejauh mana hak-hak dasar itu benar-benar hadir dalam kehidupan masyarakat.

Jika melihat kondisi Kabupaten Jepara tahun 2025, secara statistik kita berada dalam situasi yang relatif menjanjikan. Dari sisi tanggungan ekonomi, terdapat 665.352 penduduk bekerja yang menanggung 956.827 penduduk tidak bekerja. Artinya, beban ekonomi secara struktural tidak terlalu berat. Namun, pertanyaan krusialnya apakah angka itu merepresentasikan situasi riil di masyarakat hari ini. Apakah sistem pengupahan kita sudah mampu menjamin kehidupan yang layak? Apakah beban pekerja sudah seimbang dan humanis? Jangan sampai nasib pekerja sosial hanya cukup makan untuk hari ini dan terus terjebak dalam middle income trap yang sebetulnya tak jauh berbeda dengan kemiskinan.

Dalam kacamata lain, jumlah pengangguran tercatat 22.976 orang, dengan persentase penduduk bekerja terhadap angkatan kerja mencapai 96,66 persen. Ini merupakan indikator yang secara angka menunjukkan kondisi baik. Tingkat kemiskinan pun berada di angka 6,09 persen dengan garis kemiskinan Rp503.832 per bulan, bahkan turun menjadi 5,79 persen pada Maret 2025. Angka ini sebetulnya menegaskan bahwa Jepara saat ini tidak sedang berada dalam fase pemulihan (recovery), melainkan fase ekspansi (expanding).

Namun, ekspansi ekonomi tanpa ekspansi keadilan sosial berpotensi melahirkan ilusi kesejahteraan. Angka-angka bisa terlihat membaik, tetapi kualitas hidup manusia belum tentu ikut terangkat. Dari sinilah perlu kita ingat bahwa kesejahteraan tidak cukup diukur dari statistik saja, ukuran yang lebih penting adalah martabat manusia yang benar-benar terlindungi.

Kondisi ini menuntut peran yang lebih progresif dari organisasi pelajar. Bagi IPNU dan IPPNU Jepara, tantangan hari ini tidak cukup dijawab hanya dengan kaderisasi dan penguatan ideologi semata. Keduanya memang pondasi penting, tapi tak boleh berhenti sebagai ritual internal organisasi dari tahun ke tahun.
IPNU–IPPNU membutuhkan output gerakan yang lebih berdampak, yang mampu mengolah realitas lalu menerjemahkannya menjadi aksi sosial.

Program kerja tidak boleh sekadar menggugurkan kewajiban dan jalan di tempat dari tahun ke tahun. Yang dibutuhkan adalah ekspansi, semangat pergerakan yang hadir di tengah problem riil masyarakat dengan menyuarakan keadilan dengan bahasa santun, akademis, dan bernapaskan nilai-nilai Ahlussunnah wal Jama’ah.
Pada akhirnya, Ramadan kali ini jangan hanya diisi dengan kesalehan individual, namun juga diwarnai dengan keberpihakan sosial. Sejatinya, situasi ini menjadi wahana uji bagi IPNU IPPNU Jepara. Mampu kah ikatan ini berjalan di dua sisi, sebagai ikatan pelajar yang aktif secara organisatoris, dan sebagai ikatan yang relevan secara historis dan humanis di tengah masyarakatnya.

Sumber:
Universal Declaration of Human Rights (UDHR) dan UU No. 39 Tahun 1999
BPS Kabupaten Jepara. 2025. Kabupaten Jepara Dalam Angka Tahun 2025