Setiap kali Hari Pendidikan Nasional tiba, kita dipaksa percaya bahwa pendidikan Indonesia sedang baik-baik saja. Spanduk dipasang, pidato dilantangkan, dan jargon “Merdeka Belajar” kembali digaungkan. Tapi izinkan satu pertanyaan sederhana merdeka bagi siapa?
Sebab di ruang-ruang kelas yang jauh dari sorotan kamera, yang terjadi bukan kemerdekaan, melainkan kebingungan yang dilegalkan.
Tapi di balik semua itu, ada satu hal yang jarang diakui, kita sedang merayakan sesuatu yang bahkan belum kita pahami.
“Merdeka Belajar” dielu-elukan sebagai solusi. Tapi bagi banyak guru dan siswa, ia lebih mirip teka-teki yang tidak pernah benar-benar dijelaskan.
“Merdeka Belajar” datang sebagai ide besar. Tapi seperti banyak kebijakan di negeri ini, ia lahir dari atas tanpa cukup mendengar suara dari bawah. Guru diminta berubah cepat, beradaptasi instan, dan memahami sistem baru yang bahkan belum sepenuhnya jelas arah teknisnya.
Apakah ini kemerdekaan? Atau sekadar pemindahan beban dari sistem ke individu?
Guru kini bukan hanya mengajar. Mereka dituntut menjadi desainer kurikulum, evaluator, inovator tanpa dukungan yang setara. Pelatihan setengah matang, pendampingan minim, sementara tuntutan terus bertambah. Ini bukan pembebasan. Ini pembiaran.
Kebijakan datang dengan bahasa yang indah, fleksibilitas, kreativitas, kemandirian. Tapi ketika sampai di ruang kelas, ia berubah menjadi instruksi yang samar.
Guru diminta “inovatif”, tapi tidak diberi peta.
Sekolah diminta “mandiri”, tapi tetap dibatasi.
Siswa diminta “merdeka”, tapi tetap diukur dengan standar lama.
Ini bukan transformasi. Ini kontradiksi yang dipoles dengan istilah baru.
Mari jujur, pendidikan kita sedang dijadikan ladang eksperimen. Kurikulum berganti sebelum yang lama benar-benar dipahami. Evaluasi berubah sebelum sistem sebelumnya selesai dievaluasi.
Dan yang menjadi “subjek uji coba”? Bukan pejabat. Bukan pembuat kebijakan.
Tapi guru dan siswa.
Jika eksperimen ini gagal, siapa yang menanggung akibatnya? Jawabannya jelas generasi yang kehilangan arah belajar. Yang paling mengkhawatirkan adalah bagaimana kebingungan ini perlahan dianggap biasa. Guru yang bingung dianggap kurang adaptif. Sekolah yang tertinggal dianggap kurang inovatif. Siswa yang tidak paham dianggap kurang mandiri.Padahal mungkin masalahnya bukan pada mereka melainkan pada sistem yang menuntut perubahan tanpa fondasi yang cukup.
Tapi alih-alih mengakui itu, kita memilih menyalahkan yang paling lemah dalam sistem.
“Merdeka Belajar” terdengar inklusif, tapi realitanya eksklusif. Ia bekerja untuk yang siap. Ia menguntungkan yang sudah kuat. Di sekolah dengan fasilitas lengkap, kebijakan ini bisa menjadi peluang. Di sekolah dengan keterbatasan, ia berubah menjadi tekanan.
Pendidikan tidak lagi menjadi alat pemerataan melainkan mesin yang memperjelas perbedaan. Masalah terbesar bukan pada idenya. Masalahnya adalah kita terlalu cepat merayakan sebelum memastikan ia benar-benar bekerja.
“Merdeka Belajar” belum selesai dipahami, tapi sudah dijadikan identitas.
Belum merata diterapkan, tapi sudah dianggap keberhasilan.
Ini seperti merayakan kemenangan di tengah pertandingan yang bahkan belum jelas arahnya. Jika pendidikan benar-benar ingin berubah, maka satu hal harus dilakukan: berhenti berpura-pura bahwa semuanya baik-baik saja. Karena kenyataannya tidak.
Yang ada hari ini bukan kemerdekaan, melainkan kebingungan yang dibungkus optimisme.
Bukan transformasi, melainkan transisi tanpa arah yang jelas.
Dan jika kita terus menolak untuk mengkritik, maka satu hal pasti terjadi, kita akan terus menghasilkan generasi yang belajar dalam sistem yang bahkan tidak yakin dengan dirinya sendiri.
Maka mungkin, untuk saat ini, kita harus berhenti menyebutnya “Merdeka Belajar”.
Dan mulai jujur menyebutnya apa adanya:
sebuah sistem yang masih mencari makna di tengah kebingungan yang belum selesai.
